Pasal 43 Ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah merupakan dasar hukum pelaksanaan digitalisasi pemetaan demi perlindungan hukum terhadap pemilik hak milik atas tanah. Sertipikat seharusnya sudah terpetakan sesuai dengan dasar hukum tersebut namun dalam kenyataannya proses digitalisasi dimulai sejak 2015,jadi masih banyak sertipikat yang belum terpetakan, peta yang belum lengkap tersebut menyebabkan sering terjadinya peletakan bidang tanah yang tidak sesuai dengan posisi sebenarnya, sehingga menyebabkan (tumpang tindih bidang tanah dalam proses pemetaan), jika posisi pada peta telah sesuai dengan letak di lapangan dan telah terpetakan seluruh bidang maka akan menjamin kepastian hukum terutama perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat.
Tujuan penelitian ini Untuk menjelaskan bagaimana proses perlindungan hukum bagi pemilik hak milik atas tanah dalam pelaksanaan digitalisasi pemetaan, faktor yang menyebabkan pemilik hak milik atas tanah dalam pelaksanaan digitalisasi belum terlindungi, dan upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan digitalisasi bagi pemilik hak milik.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (field Reserch) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (Library Reserch) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan proses perlindungan hukum bagi pemilik hak milik atas tanah dalam pelaksanaan digitalisasi pemetaan di Kabupaten Aceh Barat mengalami kendala terkait masyarakat pemilik hak milik atas tanah masih kurang memahami proses digitalisasi pertanahan, faktor penyebab pemilik hak milik atas tanah menyerahkan kuasa kepada notaris yang tidak mengetahui lokasi tanah maupun salah penunjukan pemetaan sehingga terjadinya tumpang tindih, upaya yang dilakukan dengan mengambil koordinat lapangan maupun penunjukan langsung oleh pemilik yang dapat melihat peta pada sistem BPN.
Disarankan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat agar mengikuti prosedur dalam proses ploting sesuai SOP, dan berhati-hati terhadap penunjukan bidang tanah yang sembarang, diharapkan mengambil koordinat lapangan.