Dalam perekrutan para pengemudi Grab Indonesia melakukan perjanjian kemitraan dimana satu sama lain memiliki hubungan hukum yaitu hubungan kemitraan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pasal 1338 KUH Perdata yang secara jelas menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Namun dalam kenyataanya tanggung jawab perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ada.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan tanggung jawab perusahaan penyedia layanan terhadap kerugian mitra grabfood akibat pemesanan fiktif, untuk menjelaskan hubungan hukum antara pihak perusahaan dengan mitra grabfood, untuk menjelaskan akibat hukum yang di timbulkan dari terjadinya pemesanan fiktif yang terjadi kepada mitra grab food
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan (field research) dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa tanggung jawab kepada mitra yang mengalami pemesanan fiktif dilakukan dengan benar oleh perusahaan dengan penggantian biaya makanan dan ongkos kirim. Hubungan hukum antara perusahaan dengan mitra grab food jelas dan secara penuh diterapkan sesuai dengan prosedur perusahaan mulai dari proses menjadi mitra, perjanjian kemitraan dan uji coba sehingga mitra dinyatakan layak untuk bergabung. Penyebab terjadinya pemesanan fiktif yang terjadi kepada mitra grabfood dikarenakan pihak perusahaan tidak mengetahui akun yang terdaftar pada aplikasi grab merupakan akun asli atau palsu, banyaknya varian makanan dan minuman secara berbeda-beda dan aplikasi mengalami kendala pada jaringan.
Diharapkan PT Grab Indonesia mengatur secara jelas bentuk tanggung jawab perusahaan kepada mitra dan driver secara jelas didalam perjanjian agar pemesanan secara fiktif yang dialami oleh mitra dan driver dapat teratasi dengan baik, menetapkan hak dan kewajiban kepada pihak mitra dan driver lebih terperinci sehingga tidak mengalami kerugian dan dapat melakukan upaya penyelesaian pemesanan secara fiktif dengan baik sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama.