Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen menerangkan salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan perdagangan barang/jasa, yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat di beberapa Toko di Kota Banda Aceh menunjukkan masih ada pelaku usaha memperdagangkan roti yang telah kadaluwarsa.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa, menjelaskan kendala perlindungan konsumen terthadap peredaran roti yang kadaluwarsa dan mejelaskan peran instansi pemerintah dan masyarakat terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (field Reserch) dengan mewawancarai responden dan informan yaitu menelaah kepustakaan (Library Reserch) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa yaitu dengan memberikan perlindungan hukum preventif dan represif melalui penguatan dan penegakkan secara efektif aturan hukum terkait proses peredaran produk dan juga pengawasan langsung atas produk roti yang beredar. Kendala dan upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa lebih dari segi pelaku usaha dan konsumen karena masing-masing tidak memiliki kepedulian antara satu dengan yang lainnya dan memberikan edukasi kepada masyarakat serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mempunyai itikad baik serta upaya yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi pada produsen produk roti serta pelaku usaha yang menjualnya. Peran instansi pemerintah dan masyarakat terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa sangat tidak optimal karena pihak Badan Pengawas Obat Dan Makan (BPOM) dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh hanya dapat melakukan penindakan kepada pelaku usaha yang telah memiliki izin edar sementara itu produk yang tidak memiliki izin edar menjadi tanggung jawab masyarakat dengan melibatkan Yayasan Perlindugan Konsumen Aceh untuk melaporkan produk tersebut ke instansi terkait.
Disarankan kepada pelaku usaha agar mematuhi prosedur serta syarat-syarat mengedaran produk roti dipasaran. Disarankan kepada Instansi terkait dapat merampingkan syarat peredaran dan sertifikat terkait kesempurnaan peredaran produk roti dan melakukan penindakan terhadap pelaku usaha sebagai produsen roti yang sering mengabaikan produk roti yang telah kadaluwarsa. Disarankan kepada konsumen agar teliti untuk membeli suatu produk roti dan melaporkan apabila produk roti tersebut sudah kadaluwarsa.