Seiring dengan pekembangan zaman yang terjadi secara pesat, maka pekerjaan merupakan salah satu indeks terpenting dalam sebuah negara. Menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “pengusaha dilarang mempekerjakan anak, akan tetapi pada kenyataannya anak yang semestinya masih bermain dan belajar bersama teman-temanya harus membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum oleh pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pemenuhan hak-hak anak yang bekerja untuk membantu keluarga, kendala yang terdapat dalam pemenuhan hak-hak anak di Kota Banda Aceh dan peran instansi terkait dalam pengawasan tenaga kerja terhadap anak.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris, untuk memperoleh data menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mempelajari buku-buku literatur, Perundang-Undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penlulisan skripsi ini. Dan pendekatan secara lapangan (field research) dengan cara mewawancarai informan dan responden guna untuk memaparkan data yang diperoleh.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja adalah setiap pengusaha yang melakukan perbuatan melawan hukum, pekerja anak dapat melaporan kepada Dinas Tenaga Kerja setelahnya Dinas Tenaga Kerja memberikan pendampingan terhadap pekerja anak, dengan mendamaikan antara pengusaha dan pekerja, anak namun jika tidak ada jalan damai maka pekerja anak dapat melanjutkan ketahap pengadilan dengan didampingi oleh Dinas Tenaga Kerja, Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak anak adalah kendala secara regulasi atau lapangan, kendala dari penegak hukum, dan Kendala dari pengusaha, Peran Dinas Tenaga Kerja dalam pengawasan adalah melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja anak, pemeriksaan terhadap tenaga kerja anak, serta memberikan pengujian dan penegakan hukum terhadap pekerja anak.
Disarankan kepada pengusaha agar memberikan perlindungan hukum terhadap anak dimulai dari perlindungan terhadap upah, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan lain sebagainya agar kesejahteraan anak lebih terjamin dalam bekerja. Disarankan kepada anak agar jika ingin bekerja haruslah seimbang