Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menerangkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Namun saat ini banyak sekali aplikasi Ilegal trading yang menjamur di masyarakat dan merugikan masyarakat.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi ilegal trading, akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap broker aplikasi ilegal trading, hambatan dan upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi ilegal trading .
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (field Reserch) dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (Library Reserch) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi ilegal trading dilakukan oleh IDX apabila broker tersebut memiliki izin dan dibentuknya Satgas waspada investasi yang terdiri dari unsur OJK, Bapperti, menteri perdagangan, koperasi, kepolisian agar dapat mengawasi aplikasi ilegal trading, kementerian komunikasi dan informasi, Bank Indonesia, yang sifatnya forum kordinasi. Akibat hukum yang dapat dikenakan terhadap broker aplikasi trading ilegal adalah sanksi administratif dan sanksi perdata dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum oleh pihak yang dirugikan. Hambatan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat penggunaan aplikasi ilegal trading memiliki kekurangan seperti instrument investasi PDO Indonesia yang kewenangan pengawasannya bukan di ranah IDX, OJK ataupun Bappeti. Upaya yang dilakukan melaui kementrian dan OJK membentuk kebijakan rangka melindungi investor, edukasi kepada para investor muda melalui sekuritas yang terdaftar izinnya di Otoritas Jasa OJK.
Disarankan kepada pemerinyah agar merespon serta bertindak cepat atas laporan masyarakat adanya broker illegal yang beroperasi di Indonesia. Disarankan kepada masyarakat agar melakukan pelaporan kepada pihak berwenang atas kegiatan sekuritas ilegal. Disarankan kepada Pemerintah agar membentuk regulasi karena terdapat kekosongan kewenangan oleh Lembaga pengawas investasi terhadap instrumen investasi Illegal.