Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu bentuk perikatan yang rentan terhadap persoalan wanprestasi apabila debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana disepakati. Artikel ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Bna, yang melibatkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Banda Aceh selaku Penggugat melawan Mulyadi selaku Tergugat, dengan tujuan menguraikan penyebab terjadinya wanprestasi, hambatan dalam pelaksanaan pembayaran KPR, serta upaya hukum penyelesaiannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, memadukan data primer melalui wawancara dengan hakim dan akademisi hukum perdata dengan data sekunder berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum perikatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab wanprestasi dalam perkara a quo bersifat dwidimensi, yaitu dimensi faktual berupa tunggakan angsuran debitur hingga 8,92 kali, dan dimensi yuridis berupa ketidaksesuaian waktu antara penandatanganan perjanjian kredit dengan peralihan hak atas objek jaminan. Hambatan pembayaran KPR bersifat multidimensional, mencakup faktor internal debitur, faktor kelembagaan berupa konversi bank menjadi bank syariah, serta faktor eksekusi jaminan. Upaya hukum yang ditempuh berjenjang mulai dari somasi, tawaran restrukturisasi, mediasi pengadilan, hingga litigasi yang berakhir dengan penolakan gugatan pokok karena cacat hukum perjanjian kredit dan penolakan gugatan intervensi karena tidak terpenuhinya legal standing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas upaya hukum penyelesaian wanprestasi KPR sangat bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian sejak awal pembentukannya, sehingga penguatan prinsip kehati-hatian dan uji tuntas hukum atas objek jaminan menjadi kunci pencegahan sengketa serupa di masa mendatang.