Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mewajibkan setiap pemberi kerja mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan guna menjamin perlindungan atas risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Namun pada kenyataannya, sebagian besar pekerja kedai kopi di wilayah Simeulue Timur belum didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh pemberi kerjanya, sehingga mereka tidak memperoleh kepastian perlindungan sosial atas risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi dalam pekerjaan mereka.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja kedai kopi yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan oleh pemberi kerja, untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja kedai kopi yang tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan oleh pemberi kerja dan mejelaskan Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja (Dinasker) dan BPJS Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan mewawancarai responden dan informan, serta menelaah kepustakaan (library research) yaitu mengkaji buku-buku serta peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja Kedai Kopi Warung Afra di Simeulue Timur belum terlaksana secara optimal. Pemilik usaha selaku pemberi kerja belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT, dan JP), padahal hal tersebut merupakan kewajiban yuridis sesuai UU No. 24 Tahun 2011 Adapun tanggung jawab Dinasker Simeulue timur dalam mengawasi pendaftaran kerja kedai kopi terhadap pemberi kerja melalui pengawasan dan penegakan hukum administrative, dan Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinasker dan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja kedai kopi adalah tmelalui printif, mediasi dan pemulihan hak.
Kepada pemberi kerja kedai kopi diharapkan dapat segera mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan secara berkala. Pemerintah agar memfasilitasi sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya jaminan sosial bagi pelaku usaha kecil serta perlu dikaji ulang mekanisme pengawasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada sektor usaha informal.