Pasal 4 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Hak Konsumen adalah : “hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada saat ini adalah masyarakat tidak mendapatkan hak nya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut. Masih banyak beredar minyak goreng oplosan di Pasaran yang dijual bebas dan sangat merugikan konsumen dalam hal ini adalah masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan konsumen terhadap minyak goreng oplosan yang beredar di Kabupaten Aceh Besar, menjelaskan faktor-faktor penyebab beredarnya minyak goreng oplosan, serta menjelaskan upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.
Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap minyak goreng oplosan yang beredar di masyarakat dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Penyebab beredarnya minyak goreng oplosan di Kabupaten Aceh Besar yaitu meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu faktor motif ekonomi pelaku usaha, kurangnya pemahaman mutu dan keamanan pangan, tingkat pengetahuan konsumen, dan keterbatasan akses informasi mengenai minyak goreng oplosan. Sedangkan faktor eksternal yaitu kelangkaan dan fluktuasi harga minyak goreng, keterlambatan distribusi, terbatasnya jumlah sidak minyak goreng dan adanya dugaan praktik penimbunan dan kartel oleh pihak tertentu. Upaya yang dilakukan oleh dinas terkait dalam mengawasi atas beredarnya minyak goreng oplosan di masyarakat yaitu pengawasan pasar, Penindakan hukum, dan melakukan sosialisasi oleh Dinas terkait kepada masyarakat tentang bahaya dan cara memeriksa kualitas minyak goreng. Serta kerjasama dengan lembaga lain Dinas terkait seperti BPOM dan kepolisian.
Disarankan kepada Konsumen agar lebih selektif dalam membeli minyak goreng dan tidak tergiur dengan harga murah tanpa melihat kualitas miyak goreng. Kepada Pelaku Usaha agar menjaga kualitas minyak goreng yang diperjual belikan. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar meningkatkan Pengawasan Pasar untuk memeriksa kualitas minyak goreng yang akan dijual.