Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 30 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh menjadi dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap persyaratan, meningkatnya waktu tunggu saat jumlah pemohon tinggi, serta gangguan jaringan dan sistem pelayanan.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan tingkat pemenuhan standar kepatuhan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Banda Aceh, faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pelayanan publik, serta upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, pendapat ahli hukum, serta wawancara dengan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, petugas pelayanan, masyarakat penerima pelayanan, dan akademisi.
Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melaksanakan pelayanan publik berdasarkan Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 30 Tahun 2025, yang ditunjukkan dengan tersedianya standar pelayanan, informasi mengenai persyaratan, prosedur, biaya dan waktu pelayanan, serta sarana dan prasarana pendukung. Namun, pemenuhan standar tersebut masih terdapat kendala berupa ketidaklengkapan persyaratan masyarakat, meningkatnya jumlah pemohon, serta gangguan jaringan dan sistem.sehingga masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih optimal dan konsisten. Upaya pemenuhan dilakukan melalui penyediaan komponen standar pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, perbaikan sarana dan prasarana, penguatan sistem informasi, evaluasi, serta pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan pemenuhan dan pelaksanaan standar pelayanan secara konsisten melalui evaluasi dan pengawasan berkala, peningkatan kompetensi petugas, penyediaan informasi pelayanan yang jelas, serta perbaikan sarana dan prasarana. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan penguatan mekanisme pengaduan masyarakat perlu ditingkatkan agar pelayanan dapat terlaksana secara efektif, cepat, mudah, transparan, dan berkualitas.