Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang
melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup
rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual,
atau penelantaran rumah tangga. Namun, dalam kenyataannya, kasus kekerasan
dalam rumah tangga terhadap perempuan masih sering terjadi dan pelaksanaan
perlindungan hukum belum berjalan optimal akibat kuatnya anggapan bahwa
KDRT merupakan urusan domestik serta kurangnya pemenuhan hak-hak korban.
Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan
hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik dalam rumah
tangga, kendala dalam penegakan hukum pada perlindungan terhadap korban
KDRT, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala pada
perlindungan terhadap korban KDRT.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian
skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder dengan
mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan pendapat para ahli
hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian
lapangan (field research) dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan
mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan perlindungan
hukum dilakukan melalui layanan pengaduan, konseling, rumah aman, visum
gratis, serta pemenuhan hak prosedural di pengadilan seperti sidang tertutup dan
telekonferensi. Kendala dalam penegakan hukum meliputi minimnya saksi mata,
keterlambatan pelaporan yang mengakibatkan memudarnya bukti fisik,
keterbatasan anggaran serta tenaga ahli, dan faktor sosial-budaya seperti stigma aib
keluarga serta ketergantungan ekonomi korban. Upaya untuk mengatasi kendala
tersebut dilakukan melalui sosialisasi hukum ke tingkat desa/gampong, penerapan
hukum progresif oleh hakim dengan mengoptimalkan laporan psikologis sebagai
alat bukti, serta pelatihan kemandirian ekonomi bagi korban.
Disarankan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi
anggaran dan fasilitas perlindungan korban, kepada majelis hakim untuk konsisten
menerapkan hukum progresif serta memfasilitasi hak restitusi, dan kepada
masyarakat/aparatur desa untuk mengaktifkan sistem pendukung lokal serta
membuang pandangan bahwa KDRT adalah aib keluarga.