Pasal 8 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Pengawasan Hewan Ternak secara tegas melarang setiap pemilik ternak untuk
melepasliarkan hewan ternaknya di jalan umum, lingkungan permukiman, fasilitas
publik, serta area perkebunan warga guna menjaga ketertiban, kebersihan, dan
keselamatan lingkungan. Ketentuan ini menjadi krusial mengingat sektor peternakan di
Kabupaten Gayo Lues memiliki peranan strategis dalam menopang perekonomian
daerah dan mata pencaharian masyarakat. Namun, meskipun regulasi ini telah disahkan
lebih dari satu dekade, penegakan hukum di lapangan belum memberikan dampak nyata
secara menyeluruh, sehingga gangguan ketertiban umum dan kerusakan lahan pertanian
akibat penelantaran ternak masih terus berulang.
Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana mengetahui
Implementasi Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Pengawasan Hewan Ternak, untuk menjelaskan faktor penghambatan Implementasi
Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Pengawasan Hewan Ternak, untuk menjelasakan upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Pengawasan Hewan Ternak di Kabupaten Gayo Lues
Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum yuridis-empiris
dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan melalui
wawancara dengan instansi terkait, aparatur kampung, dan masyarakat peternak, serta
didukung oleh studi dokumen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2010
belum berjalan optimal karena pengawasan masih bersifat reaktif, sosialisasi minim, dan
sanksi belum tegas. Faktor penghambatnya meliputi keterbatasan anggaran operasional
APBD, minimnya personel dan sarana Satpol PP, rendahnya kesadaran hukum
masyarakat peternak tradisional, serta ketiadaan standar oprasi prosedur koordinasi
antara kabupaten dan kampung. Upaya peningkatannya memerlukan pengalokasian
anggaran prioritas, pengaktifan kembali pos pemeriksaan di perbatasan, penyusunan
Reusam Kampung, serta penegakan sanksi denda secara tegas dan konsisten.
Saran untuk penelitian ini agar Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
mengalokasikan anggaran khusus untuk mengaktifkan kembali pos pemeriksaan
perbatasan dan menjalankan patroli rutin. Selain itu, pemerintah desa perlu menerbitkan
aturan desa (Reusam Kampung) serta menerapkan sanksi denda secara tegas agar
pemilik ternak beralih dari kebiasaan melepas ternak sembarangan ke sistem
pemeliharaan di dalam kandang.