Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001, penyalahgunaan kewenangan harus berkaitan
dengan kewenangan yang dimiliki seseorang karena jabatan atau
kedudukannya dan penggunaannya secara menyimpang yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara. Ketentuan tersebut menjadi dasar
dalam menilai adanya penyalahgunaan kewenangan. Namun, pada Putusan
Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna terdapat persoalan dalam membedakan
kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan gampong dengan
penyalahgunaan kewenangan serta dalam menilai keterkaitan kedudukan dan
keterlibatan terdakwa sebagai Sekretaris Gampong dengan unsur
penyalahgunaan kewenangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekaburan batasan antara
maladministrasi keuangan desa dan pidana penyalahgunaan kewenangan pada
Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna serta menganalisis pertimbangan
hukum majelis hakim yang belum tepat dalam membuktikan unsur
penyalahgunaan kewenangan terhadap sekretaris gampong pada Putusan
Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Bna.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data dalam
penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian
kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas antara maladministrasi
keuangan gampong dan penyalahgunaan kewenangan ditentukan berdasarkan
hubungan antara jabatan, kewenangan konkret, tindakan terdakwa, tujuan
penggunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara. Pertimbangan
hukum majelis hakim dalam membuktikan unsur penyalahgunaan kewenangan
terhadap terdakwa sebagai Sekretaris Gampong dinilai belum tepat, karena
keterlibatan terdakwa dalam proses administrasi dan pengelolaan keuangan
gampong belum secara otomatis membuktikan adanya penyalahgunaan
kewenangan.
Disarankan majelis hakim agar lebih cermat dalam membedakan
kesalahan administratif dengan penyalahgunaan kewenangan serta
memperjelas hubungan antara kewenangan, tindakan, dan kerugian negara.
Selain itu, perlu ditingkatkan pengawasan dan pendampingan dalam
pengelolaan keuangan gampong serta penguatan program gampong
antikorupsi sebagai upaya pencegahan penyimpangan.