Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang
memberikan dampak besar terhadap keuangan negara. Salah satu bentuk tindak
pidana korupsi yang sering terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan, dalam
pelaksanaan proyek pemerintah. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor
34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna mengenai tindak pidana korupsi dalam proyek
pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Aceh Tengah. Dasar hukum yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 3 jo. Pasal 18 serta Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan
pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan unsur penyalahgunaan
kewenangan dan unsur merugikan keuangan negara serta untuk mengetahui
pemenuhan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus
(case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif
dengan metode deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam
menerapkan unsur penyalahgunaan kewenangan dan unsur merugikan keuangan
negara telah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Namun, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya tepat karena
majelis hakim belum menguraikan secara komprehensif unsur kesengajaan (mens
rea) dan hubungan sebab-akibat (causal verband) antara perbuatan terdakwa
dengan kerugian keuangan negara serta belum memberikan batasan yang tegas
antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi. Ditinjau dari asas
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, putusan tersebut juga belum
sepenuhnya memenuhi ketiga asas tersebut secara optimal.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar majelis hakim
dalam memutus perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan
penyalahgunaan kewenangan, memberikan pertimbangan yang lebih rinci dan
sistematis terhadap setiap unsur tindak pidana, termasuk unsur kesengajaan dan
hubungan sebab-akibat antara perbuatan terdakwa dengan kerugian keuangan
negara, serta membedakan secara tegas antara pelanggaran administratif dan
tindak pidana korupsi.