Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan
Adat Istiadat, khususnya Pasal 13, mengatur bahwa perselisihan dalam rumah
tangga merupakan salah satu jenis sengketa yang dapat diselesaikan secara adat.
Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi penyelesaian perselisihan dalam rumah
tangga melalui mekanisme adat di Gayo Lues dengan mengedepankan musyawarh
dan perdamaian.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian secara
adat, menjelaskan bentuk sanksi dalam hukum adat, dan menjelaskan hambatan dan
upaya dalam penyelesaian pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga melalui adat.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
empiris. Dengan penelitian kepusatakaan (library research) dengan menelaah
Undang-Undang, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan. Penelitian lapangan
(field research) yang bersumber dari hasil wawancara kepada responden dan
infroman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perkara
kekerasan fisik dalam rumah tangga di Blangkejeren dilakukan melalui pengaduan,
pemanggilan, musyawarah adat, penetapan kesepakatan, dan pelaksanaan dan
pengawasan hasil perdamaian. Bentuk hukuman yang diberikan berupa permintaan
maaf, tanda tangan perjanjian, pembayaran denda, ganti rugi, dan pembinaan oleh
sarak opat. Hambatan dalam penyelesaian perkara ini diantaranya korban yang
takut untuk melapor, tingginya budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, dan
kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum. Upaya dilakukan diantaranya
meningkatkan penyuluhan, meningkatkan kerja sama antara aparatur kampong,
mengoptimalkan musyawarah adat, mendorong partisipasi masyarakat, dan
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku.
Disarankan kepada para korban untuk dapat memberanikan diri apabila
mengalami tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga kepada aparat
penegak hukum baik dari kampong maupun negara. Agar terciptanya kedamaian
dan kepastian hukum, disarankan agar aparatur negara seperti kepolisian, untuk
dapat meningkatkan kerja sama bersama aparatur kampong dalam menerima
laporan dari masyarakat terkait tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga
yang diterima, demi melindungi hak dan kewajiban korban.