Pasal 1243 KUHPerdata mengenai kewajiban untuk mengganti biaya,
kerugian, dan bunga akibat ketidakpuasan dalam suatu perjanjian merupakan
landasan hukum untuk mengatur wanprestasi dalam perjanjian jual beli barang.
Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan perjanjian jual beli perabot di
Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar masih menghadapi masalah seperti
pembatalan pesanan secara sepihak, tidak mengambil barang yang dipesan,
keterlambatan pembayaran, dan keterlambatan penyerahan barang, sehingga
mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.
Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam
perjanjian jual beli perabotan, faktor-faktor penyebab pemilik toko melakukan
wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabotan, dan upaya penyelesaian hukum
terhadap wanprestasi dalam jual beli perabotan di Kecamatan Ingin Jaya,
Kabupaten Aceh Besar.
Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.
Informasi yang diperoleh dari penelitian telah dikumpulkan melalui riset lapangan
dengan melakukan wawancara kepada pemilik toko, manajer, pekerja, dan pembeli
perabotan, dan juga melalui riset pustaka dengan mempelajari peraturan, buku,
jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan wanprestasi
jual beli.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk
wanprestasi dalam perjanjian jual beli perabot di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten
Aceh Besar terdiri dari pembatalan pesanan sepihak, tidak mengambil barang yang
sudah selesai diproduksi, keterlambatan dalam pelunasan pembayaran, dan
keterlambatan dalam penyerahan barang. Penyebabnya mencakup kurangnya
ketelitian saat penyerahan barang, keterlambatan dalam pengiriman, dan kurangnya
niat baik dari pembeli. Penyelesaian wanprestasi lebih sering dilakukan melalui
metode nonlitigasi yaitu melalui musyawarah dan negosiasi, sementara jalur litigasi
hanya diambil sebagai langkah terakhir apabila tidak bisa diselesaikan secara
musyawarah atau damai.
Dari hasil penelitian tersebut disarankan kepada pihak-pihak dalam perjanjian
jual beli perabot untuk menyusun kesepakatan yang lebih rinci dan melaksanakan
tanggung jawab sesuai perjanjian dengan niat baik, sehingga dapat menghindari
terjadinya wanprestasi dan memberikan kepastian hukum bagi penjual dan pembeli.