Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan
Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan
kekerasan terhadap orang atau barang dapat dipidana. Penyelesaian perkara pidana
tidak hanya berorientasi pada pimidanaan, tetapi juga mengedepankan kepentingan
terbaik bagi anak. Pasal 7 dan 8 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme
diversi dengan pendekatan restorative justice. Namun, dalam praktiknya tidak semua
perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dapat diselesikan melalui diversi.
Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan penerapan diversi dalam kasus
pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, untuk menjelaskan saja hambatan dalam
penerapan diversi dan menjelaskan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi
hambatan penerapan diversi kasus pengeroyokan oleh anak.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian
skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk
memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-
buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan
mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian, penerapan diversi dalam penyelesain kasus
tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga para
pihak, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak terkait lainnya. Namun, penerapan
diversi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan dan memperoleh kesepakatan dari para pihak. Selanjutnya,
hambatan dalam penerapan diversi meliputi penolakan dari pihak korban atau
keluarganya, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai diversi, serta sulitnya
mencapai kesepakatan dalam proses musyawarah. Adapun upaya yang dilakukan
untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain meningkatkan koordinasi antar aparat
penegak hukum, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai
pentingnya diversi.
Diharapkan orang tua, sekolah, masyarakat dan aparat penegak hukum dapat
meningkatkan pengawasan, pembinaan karakter, edukasi hukum serta
mengoptimalkan penerapan diversi untuk mencegah tindak pidana pengeroyokan oleh
anak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.