Penyalah gunaan hak atas tanah adalah salah satu perbuatan yang melanggar
hukum yang didasarkan pada doktrin PMH (Pasal 1365 KUHPerdata). Akibat dari
perbuataan itu dapat menyebabkan kepada pelanggaranya mengganti kerugian
tersebut mengganti kerugian, termasuk juga penyelahgunaan tanah yang dilakukan
oleh keluarga.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum
dalam putusan pengadilan dalam penyalahgunaan hak atas tanah yang dilakukan
oleh keluarga, faktor penyebab penyalahgunaan hak atas tanah yang dilakukan oleh
ahli waris belum terlindungi, proses penyelesaian masalah terhadap penggugat yang
tanahnya dikuasai tanpa hak oleh keluarga dan akibat hukum terhadap hak atas
tanah yang penguasaanya oleh keluarga yang bukan ahli waris sah.
Penelitian ini kajian dilakukan dengan Untuk melakukaan penelitian ini
digunakan jenis penelitian yuridis normatif penelitian ini merupakan metode yang
melibatkan studi terhadap bahan pustaka sebagai data sekunder, yang juga dikenal
sebagai penelitian kepustakaan, penelitian memfokuskan pada untuk membahas hasil
penelitian ini, mengacu pada dasar-dasar teori yang diperoleh dari berbagai sumber
literatur atau kepustakaan seperti buku-buku teks, jurnal hukum, arsip atau dokumen
publikasi hukum.
Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum dalam
putusan pengadilan diberikan secara represif melalui Putusan Nomor
10/Pdt.G/2025/PN Bna yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas objek
tanah seluas ±631 m² menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti melakukan
Perbuatan Melawan Hukum, serta menghukum Para Tergugat untuk
mengosongkan objek perkara. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum yang
tegas dan mengikat bagi pemegang hak atas tanah yang dirugikan. Proses
penyelesaian dapat dilakukan dengan mediasi baik di BPN maupun di luar BPN,
namun ketika tidak terdapat kesepakatan maka pihak yang merasa dirugikan dapat
membuat gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, sehingga akhirnya memberikan
putusan pengadilan yang ingkrah. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah
menyatakan Para Tergugat yang menguasai objek perkara telah melakukan
perbuatan melawan hukum dan menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan
objek perkara.
Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya
kepastian hukum kepemilikan tanah dengan melengkapi dokumen kepemilikan
serta melakukan pendaftaran tanah secara resmi agar hak atas tanah mendapat
perlindungan hukum yang kuat dan mengurangi terjadinya sengketa di kemudian hari.