Pasal 1 angka 21 jo, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7
Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, menyebutkan bahwa “Penyidikan
adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang dan/atau Qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang Jarimah yang terjadi guna menemukan
Tersangka. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan penyedikan terhadap pelaku
penyedia fasilitas jarimah maisir masih terdapat hambatannya.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap
pelaku jarimah penyedia fasilitas jarimah maisir, hambatan dalam pelaksanaan
penyidikan terhadap pelaku penyedia fasilitas jarimah maisir, dan upaya yang
dilakukan dalam pelaksanaan penyelidikan terhadap pelaku penyedia fasilitas
jarimah maisir.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan
penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan cara mempelajari literatur
(buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (field
research) dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang berkenaan
langsung dengan permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap
pelaku penyedia fasilitas jarimah maisir di Aceh Tengah dilaksanakan oleh
penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan berkoordinasi dengan penyidik Polri berupa:
menerima laporan, melakukan penggeledahan, melakukan penangkapan,
melakukan penahanan, Alat Bukti, Keterangan Saksi dan Keterangan Tersangka.
Hambatannya adalah Masih Rendahnya Pemahaman dan Pendidikan Penyidik,
Minimnya Dana Operasional Penyidikan dan Kurangnya Partisipasi Masyarakat,
pelaku tidak tau bahwa penyedia fasilitas maisir itu dilarang dalam qanun Aceh
dan Upaya Yang Dilakukan adalah Memaksimalkan SDM Penyidik WH,
Mengajukan Rencana Penambahan Biaya Oprasional, dan Sosialisasi kepada
masyarakat tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum
jinayat di Aceh.
Disarankan dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia
Fasilitas Jarimah Maisir terus ditingkatkan dan terus berkoordinasi dengan penyidik
Polri. Diharapkan kepada pemerintah Kota Banda Aceh agar agar menyediakan
dana/anggaran dalam dalam rangka penegakan hukum jinayat di Aceh dan
disamping itu juga mempersiakan SDM yang professional, Diharapkan kepada
pemerintah Kabupaten Aceh Tengah agar melalui instansi terkait terus
memberikan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta
masyarakat dalam penegakan hukum jinayat di Aceh.