Penyelesaian tindak pidana pencurian hasil panen kopi secara hukum adat
di Aceh Tengah dilaksanakan sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf h Qanun Aceh
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
Namun dalam penyelesaian tersebut masih terdapat beberapa hambatan dalam
prelaksanaan di masyarakat adat Aceh Tengah.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan untuk menjelaskan mekanisme
penyelesaian tindak pidana pencurian hasil panen kopi di melalui hukum adat di
Aceh Tengah, untuk menjelaskan bentuk hukuman adat yang di terapkan di Aceh
Tengah dan untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan
tindak pidana pencurian melalui hukum adat di Aceh Tengah
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis empiris dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yaitu
dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang�undangan, dan penelitian lapangan (field research) dengan mewawancarai kepada
responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang
diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian tindak
pidana pencurian hasil panen kopi di melalui hukum adat di Aceh Tengah di
Kampung Lelabu Kecamatan Bebesen Kab. Aceh Tengah, yaitu: pertama pemuka
adat kampung menerima pengaduan/laporan dari pengadu/pelapor, kedua tahap
pemeriksaan para pihak, dan ketiga reje, imem, petue dan sarak opat melakukan
musyawarah atas laporan tersebut untuk diselesaikan. Bentuk-bentuk hukuman
adat yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pencurian hasil panen kopi di kampung
Lelabu Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah selama ini berupa: teguran,
meminta maaf, mengembalikan hasil panen yang dicurinya, dan membayar denda.
Hambatan dalam penangananan tindak pidana pencurian hasil panen kopi yaitu
kurangnya sosialasi hukum adat kepada msyarakat, kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap hukum adat, dan kepedulian masyarakat terhadap hukum
adat masih kurang. Sedangkan Upaya dilakukan berupa: meningkatkan penjagaan
dikebun, dan pemangku adat kampung terur melakukan pembinaan warga
masyarakatnya berupa memberikan nasehat-nasehat.
Disarankan kepada pemangku adat reje, imem, petue dan sarak opat agar
terus meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan peradilan adat kampung.
Disarankan kepada pemangku adat reje, imem, petue dan sarak opat dalam
penjatuhan hukuman adat mempertimbangkan antara kerugian dan keadilan bagi
pelaku. Disarankan kepada pemangku adat Kabupaten Aceh Tengah agar
memberikan sosialisasi hukum adat kepada masyarakat secara berkelenjutan.