Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
menyebutkan bawa: “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku,
professional, kesehatan jasmani, dan rohani narapidana dan anak didik
pemasyarakatan. Namun, tidak ditentukan bagaimana pembinaan ketika
narapidana mengalami gangguan jiwa di lembaga pemasyarakatan.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan proses pembinaan terhadap
narapidana dengan gangguan jiwa, hambatan dalam pembinaan terhadap
narapidana dengan gangguan jiwa, dan upaya dalam menanggulangi hambatan
narapidana dengan gangguan jiwa.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan
skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji
peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan
dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden
dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap proses pembinaan narapidana dengan
gangguan jiwa adalah ditempatkan di sel biasa dengan narapidana lain, kecuali
warga binaan pemasyarakatan mengalami kumat gangguan jiwanya, pembinaan
secara keagamaan, pembinaan mental oleh psikolog, dan pembinaan ketrampilan
Kendala-kendala tersebut antara lain tidak adanya psikolog di lembaga
pemasyarakatan, tidak ada sel khusus gangguan jiwa, tidak adanya dukungan
keluarga selama pembinaan, serta tidak adanya aturan hukum untuk pembinaan
narapidana dengan gangguan jiwa. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi
kendala yaitu bekerjasama dengan rumah sakit jiwa, memberdayakan staf lapas,
menambah staf berlatar belakang psikolog.
Disarankan kepada Menteri Hukum dan HAM atau Dirjen Pemasyrakatan
untuk menerbitkan peraturan mengenai pembinaan narapidana dengan gangguan
kejiwaan. Kepada pihak lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh untuk
mencari cara agar pembinaan narapidana dengan gangguan jiwa tidak
mengganggu pembinaan narapidana lainnya.