Sanksi pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur
dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak menyatakan “setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal ini, yang melakukan
persetubuhan adalah seorang anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan proses pemeriksaan perkara anak
berkonflik dengan hukum, mekanisme penyelesaian tindak pidana persetubuhan
terhadap anak yang dilakukan oleh anak secara diversi, hambatan dan upaya
yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam penyelesaian tindak
pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak melalui diversi.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan
skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji
peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang
berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan
dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden
dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui proses pemeriksaan perkara anak
yang umurnya telah mencapai 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun maka tidak
ditempuh proses hukum, tapi dselesaikan oleh penyidik dan pembimbing
kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Dalam kasus ini karena anak belum
mencapai usia 12 tahun maka tidak diupayakan diversi, tapi dikembalikan kepada
orang tua berdasarkan keputusan penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan
pekerja sosial profesional. kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat dan
sulitnya mencapai kesepakatan antara keluarga
Disarankan kepada setiap masyarakat untuk tidak menilai bahwasanya
tujuan daripada penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana semata-mata
untuk diberikan efek jera. Pemerintah khususnya dalam instansi Kepolisian
Republik Indonesia untuk menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas yang
memadai.