Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 403/PID/2019/PN BNA
tentang pemalsuan dokumen yang diatur dalam Pasal 263 samapai dengan Pasal
264 dengan Terdakwa T. Askari bin T. Sulaiman tersebut diatas, terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebabkan adanya
pencatatan palsu dalam dokumen suatu bank” dengan menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda
sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
bulan.
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan ketidakcermatan
hakim dalam memperhatikan fakta-fakta di persidangan. Untuk menjelaskan
bahwa putusan hakim tidak memperhatikan unsur keadilan. Untuk menjelaskan
bahwa hakim tidak memperhatikan ketentuan pemberatan hukuman dalam Pasal
263 ayat (1) dan (2) sampai dengan Pasal 264 tentang Pemalsuan dokumen.
Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian normatif (Normative Legal
Research). Studi yang digunakan adalah studi kepustakaan yakni dengan
melakukan serangkaian kegiatan mencari, membaca, menelaah dan mengutip
buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek
dalam penelitian ini. Alat penelitian yang digunakan adalah studi dokumen hukum
berupa putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran hakim ialah menetapkan
seseorang bersalah atau tidak, akan dihukum atau tidak, maka hakim haruslah
menjaga kemandirian peradilan dan tidak boleh ada pihak yang berkepentingan
campur tangan dalam mempertimbangkan suatu keputusan dan hanya terikat pada
peristiwa atau fakta fakta yang relevan dan kaedah hukum yang menjadi atau
dijadikan landasan yuridis, kecuali telah ditentukan lain dalam Undang Undang
Dasar 1945. Majelis hakim dalam memberikan putusan kemungkinan terpengaruh
oleh hal yang ada dalam dirinya dan sekitarnya dari faktor agama, kebudayaan,
pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya
perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan
putusan. Hakim tidak cermat dalam memperhatikan fakta-fakta di persidangan.
Dalam proses pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa permohonan
terdakwa melalui penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan agar
terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya. Terdakwa mengakui
ii
kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Hukuman yang diberikan
sangat ringan yaitu kurungan selama lima tahun.
Hendaknya majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara
dipersidangan harus memperhatikan secara jelas dan mendetail fakta yang
terungkap dalam persidangan