Pasal 374 KUHP mengatakan bahwa “Penggelapan yang dilakukan
oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau
jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang, dihukum dengan pidana
penjara selama-lamanya 5 tahun”. Namun dalam kenyataannya masih saja terjadi
tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal di wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Banda Aceh. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penerapan pidana
terhadap pelaku tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal, untuk menjelaskan hambatan yang dialami dalam penyelesaian tindak pidana
penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal serta untuk menjelaskan upaya
yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan barang
bantuan sosial Baitul Mal. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian yuridis
empiris yaitu penelitian kepustakaan (library Research) dengan cara mempelajari
literatur perundang-undangan yang relevan dengan penulisan skripsi ini serta
penelitian lapangan (field research) dengan cara mewawancarai (interview)
informan dan responden guna untuk menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan
pembahasan yang dibahas.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan pidana terhadap pelaku
tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial Baitul Mal yaitu pelaku dijerat
Pasal 374 KUHP dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang
yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam
kekuasaannya dengan hukuman penjara 2 tahun 10 bulan, hambatan yang
dialami dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan barang bantuan sosial
Baitul Mal yakni sulitnya dilakukan pembuktian untuk membuktikan cara
pendataan barang misalnya dibeli dengan di bawah harga, kerjasama yang
dilakukan dengan penegak hukum sampai saat ini masih bersifat kasuistis serta
upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan barang
bantuan sosial baitul mal adalah pembinaan dan pembenahan aparatur keamanan
yang meliputi struktur pengawasan yang diselaraskan dengan perkembangan
pola kriminalitas.
Disarankan agar putusan Majelis Hakim harus mencerminkan nilai-nilai
kepatutan dan kemanfaatan tidak hanya didasarkan pada hal-hal yang memberatkan
dan meringankan terdakwa, diharapkan agar hendaknya dapat diatur sistem
transparansi atau akuntabilitas pada pendataan penerima bantuan social serta
diharapkan agar melakukan pengawasan secara langsung terhadap pendataan
bantuan sosial