Pasal 113 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :
“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,
mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
palingbanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Meskipun sanksi
pidananya relatif berat, namun masih terdapat tindak pidana mengedarkan
narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Sigli.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak
pidana mengedarkan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Pertanggungjawaban terhadap
perempuan yang melakukan tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu, dan
untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi
tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu oleh perempuan.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis
emperis, melalui penelitian lapangan (field research) dengan mewawancarai
langsung responden dan informan. Disamping itu juga menggunakan penelitian
kepustakaan (library research) yaitu mengkaji buku-buku dan Peraturan
Perundang-Undangan.
Bedasarkan hasil penelitian faktor penyebab terjadinya tindak pidana
mengedarkan narkotika jenis sabu oleh perempuan di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Sigli yaitu antara lain faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor
keimanan, Pertanggungjawaban terhadap perempuan yang melakukan tindak
pidana mengedarkan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh perempuan, dalam
praktek agak berbeda sedikit mengingat perempuan adalah makhluk yang lemah
dan perlu disayangi. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi
tindak pidana mengedarkan narkotika jenis sabu oleh perempuan, adapun
hambatan pada kasus mengedarkan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh
perempuan adalah sulitnya mendapat informasi, kurangnya kerja sama pihak
keluarga. Adapun yang menjadi upaya dalam penanggulangan tindak pidana
mengedarkan narkotika jenis sabu oleh perempuan adalah yang bersifat preventif
dan upaya yang bersifat represif.
Disarankan kepada pihak penegak hukum lebih sering mensoliasikan
tentang bahayanya narkotika itu kepada masyarakat. Kepada pemerintahan untuk
bisa menciptakan lapangan pekerjaan agar perekonomian masyarakatnya semakin
meningkat. Diharapkan juga kepada pihak keluarga terus mengawasi anggota
keluarganya dan juga memberi masukan ataupun arahan tentang bahanya
narkotika jenis sabu agar mereka tidak terjerumus untuk mengedarkan narkotika
jenis sabu