Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur tentang larangan dan
ancaman memelihara, memperniagakan, menangkap dan membunuh satwa liar
secara ilegal. Namun kenyataannya masih banyak pelaku yang melakukan
pelanggaran terhadap satwa liar tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi terhadap pelaku yang
memelihara satwa liar tanpa perizinan yang jelas menurut UU RI No.5 tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem, pertimbangan hakim
yang memutuskan pidana relatif ringan serta menjelaskan upaya yang dilakukan
untuk menanggulangi tindak pidana memelihara satwa liar tanpa izin di wilayah
PN BNA.
Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (field
research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan
dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden
dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder
dengan mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistem adalah pidana penjara paling lama
5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hakim
dapat mempertimbangkan untuk meringankan hukuman dengan mengacu pada
faktor berikut. Pada saat persidangan terdakwa menunjukkan sikap sopan, hormat,
dan kooperatif, serta penyesalan dan pengakuan bersalah terdakwa pada saat
persidangan yang tulus dan mengakui kesalahannya, ini bisa memengaruhi
keputusan hakim. Upaya yang dilakukan diantaranya, pengadilan dapat
menjatuhkan hukuman yang sesuai dan tegas kepada pelaku tindak pidana
memelihara satwa liar sebagai upaya preventif dan pencegahan, dan pengadilan
bisa bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, organisasi konservasi, dan
pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap
tindak pidana tersebut.
Disarankan menguatkan sistem penegakan hukum, Perlu adanya
peningkatan sumber daya manusia, peralatan, dan teknologi yang mendukung
penegakan hukum terhadap pelanggaran ini. Petugas penegak hukum harus
diberikan pelatihan yang memadai untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan
menindak pelaku dengan efektif. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem harus dilakukan
melalui kampanye edukasi yang efektif.