Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pelaksanaan
putusan pengadilan yang bunyinya “ketua pengadilan wajib mengawasi
pelaksanaan putusan yang telah memproleh kekuatan hukum tetap” maknanya
Hakim tidak hanya bertanggung jawab terhadap penjatuhan hukuman semata
melainkan juga harus ikut bertanggung jawab hingga hukuman selesai dijalani
oleh narapidana di Lembaga Pemasyaraktan Kutacane, pelaksanaan tugas hakim
pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kutacane belum jalan
sepenuhnya sehingga belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam proses
penegakan hukum di negara kita.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas hakim
pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kutacane, dan mengetahui
kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim tersebut dalam melaksanakan tugasnya
serta upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis
empiris. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan
penelitian lapangan (field research). Analisis data dilakukan secara deskriptif
(descriptive analysis).
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan tugas hakim
pengawas dan pengamat di lembaga pemasyarakatan sudah berjalan dan belum
maksimal hakim yang diberikan tugas khusus oleh ketua pengadilan tidak bisa
melakukan pemeriksaan ke lembaga pemasyarakatan selama 3 (tiga) bulan sekali
karena hakim itu sendiri juga memiliki tugas pokok yaitu, menerima, memeriksa
dan memutusakan suatu perkara yang masuk ke pengadilan negeri, Adapun
kendala yang paling fatal adalah kurangnya Hakim di Pengadilan Negeri
Kutacane sehingga hakim yang diberikan tugas khusus oleh ketua pengadilan
negeri tersebut tidak bisa memaksimalkan tugasnya untuk menjalankan
pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Kutacane, hakim juga
mengatakan kurangnya anggaran untuk menjalankan tugas sebagai hakim
pengawas dan pengamat.
Disarankan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane untuk membuat
permohonan penambahan jumlah hakim di pengadilan negeri kutacane agar
berjalannya pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat dan
juga keterbukaan ketua pengadilan negeri mengenai Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) agar maksimalnya Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan
Pengamat