Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah
Tahanan Negara. Pasal 10 ayat (3) huruf (f) menyebutkan Narapidana dan
Tahanan yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan
pelanggaran dalam hal ini memiliki alat komunikasi yang dapat menggangu
keamanan dan ketertiban selama menjalani hukuman di Rutan kelas IIB Banda
Aceh.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan penjatuhan sanksi
kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki alat komunikasi pada
Rutan, kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penjatuhan sanksi kepada
Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki alat komunikasi Rutan, dan upaya
yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan
penjatuhan sanksi bagi Narapidana yang memiliki alat komunikasi pada Rutan.
Metode penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara membaca buku�buku teks, dan peraturan perundang-undangan. Serta penelitian lapangan
dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan yang berhubungan
dengan penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Narapidana masih ada yang tidak
mentaati tata tertib dalam kepemilikan alat komunikasi. Kendala yang muncul
dalam memberikan sanksi bagi Narapidana yang melanggar tata tertib yaitu yang
bersangkutan mengulangi perbuatannya sehingga tidak jera untuk merasakan
hukuman disiplin dari petugas pemasyarakatan, Tidak kondusifnya lingkungan
sehingga diperlukannya peningkatan keamanan sedangkan terbatasnya jumlah
petugas pemasyarakatan, Pencabutan hak remisi maupun program integrasi
sehingga Warga Binaan tinggal lebih lama di Lapas dan membuat jumlah
penghuni kamar menjadi over capacity. Upaya Rutan Kelas IIB Banda Aceh
untuk mengurangi tingkat penggunaan alat komunikasi oleh narapidana yaitu
dengan memberikan layanan telekomunikasi umum secara gratis.
Disarankan kepada para petugas pemasyarakatan untuk memberikan
sosialisasi tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban serta petugas
diharapkan lebih aktif dalam pengawasan pelaksanaan program pembinaan agar
dapat mengurangi tingkat pelanggaran penggunaan alat komunikasi yang terjadi di
Rutan Banda Aceh.