Kepemilikan senjata api ada yang legal atau berizin, ada pula yang ilegal
atau tidak berizin. Baik kepemilikan senjata api legal maupun ilegal rentan
penyalahgunaan sehingga membahayakan masyarakat. Kepolisian Daerah Aceh
berwenang dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan
senjata api di wilayah hukum Polda Aceh, khususnya pada peristiwa pidana yang
mengakibatkan hilangnya nyawa berdasarkan Pasal 340 KUHP.
Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku
tindak pidana pembunuhan menggunakan senjata api oleh Polda Aceh pada kasus
penembakan petani di Aceh Besar dan menganalisis hambatan yang dihadapi
Polda Aceh dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan
menggunakan senjata api pada kasus penembakan petani di Aceh Besar.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis
sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat
hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di
lingkungan masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan
pihak berwenang dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan dengan merinci
langkah-langkah penegakan hukum yang ditempuh oleh Polda Aceh dalam
menangani kasus penembakan petani di Aceh Besar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku
tindak pidana penggunaan senjata api yang mengakibatkan hilangnya nyawa
korban di Aceh Besar pada tahun 2022 telah diselesaikan dengan baik oleh Polda
Aceh melalui serangkaian langkah dan tindakan untuk mengungkap kronologi
peristiwa, mengumpulkan alat bukti, dan menjerat tersangka. Sementara hambatan
dalam penegakan hukum oleh Polda Aceh pada kasus penembakan petani di Aceh
Besar tahun 2022 meliputi kendala institusional (tidak memiliki pemetaan
terhadap kepemilikan senjata api oleh masyarakat), kendala teknis (tidak ada saksi
mata di lokasi kejadian pada saat peristiwa penembakan), dan kendala sosial (otak
pelaku penembakan adalah tokoh masyarakat setempat).
Disarankan kepada Polda Aceh memetakan kepemilikan senjata api oleh
masyarakat dan membentuk basis data yang akurat tentang kepemilikan senjata
api di wilayah Aceh. Selanjutnya Polda Aceh perlu menerapkan sistem
pengawasan senjata api yang lebih ketat dan efisien. Selain itu, Polda Aceh
sebaiknya memberikan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum, terutama
penyidik dan penyelidik kepolisian, dalam menangani kasus tanpa saksi mata.