Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin melanggar Pasal 3 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara yang menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilakukan berdasarkan Izin
Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan
Khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap orang yang akan membuka
pertambangan maka wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Namun
kenyataannya sebagian besar pelaku usaha pertambangan khususnya di kecamatan
Indrapuri Kabupaten Aceh Besar tidak memiliki izin pertambangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam
penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa
izin usaha pertambangan, kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana
penambangan bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan, dan upaya untuk
mengatasi kendala penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan
bahan batuan tanpa izin usaha pertambangan. Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini melalui penelitian
kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Penelitian
kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan
perundang-undangan buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan
dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksud untuk
memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam
penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin
berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan unsur- unsur pasal-pasal dalam tuntutan jaksa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan
dan surat dakwaan. Kendala dalam penegakan huhum bagi pelaku tindak pidana
penambangan bahan batuan tanpa izin secara internal yaitu jumlah dan kapasitas
penyidik belum memadai dan koordinasi pihak kepolisian dengan DPMPTSP kurang
efektif, ketidakhadiran saksi, keterangan saksi tidak jelas, keterangan saksi ahli tidak
sesuai pertanyaan majelis hakim. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala
penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penambangan bahan batuan tanpa izin
secara internal yaitu melaksanakan pelatihan, diklat dan evaluasi kemampuan aparat
penegak hukum, upaya eksternal yaitu menyampaikan surat panggilan, menjelaskan
tentang kewajiban saksi dan kewajiban saksi ahli.
Majelis hakim disarankan agar sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku
penambangan bahan batuan tanpa izin dapat memberikan efek jera bagi para
pelaku tambangan bahan batuan tanpa izin. Aparat Kepolisian dan DPMPTSP
disarankan agar meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif