Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Acara
Jinayat disebutkan bahwa: a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau
penyelidik tentang adanya Jarimah, b. melakukan tindakan pertama pada saat di
tempat kejadian, c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri Tersangka, d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan
dan penyitaan, e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, f. mengambil sidik
jari dan memotret seorang tersangka, g. memanggil orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi, h. meminta keterangan ahli yang
diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, i. mengadakan
penghentian penyidikan, j. menerima salinan berkas perkara dari PPNS, dan
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai
dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Namun dalam praktiknya pelaksanaan
penyidikan terhadap pelaku jarimah liwaht masih ditemukan hambatannya.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap
pelaku jarimah liwaht, untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan
penyidikan terhadap pelaku jarimah liwaht, dan untuk menjelaskan upaya yang
dilakukan dalam pelaksanaan penyelidikan terhadap pelaku jarimah liwaht.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan
penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan cara mempelajari literatur
(buku-buku), tiori-tiori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (field
research) dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang berkenaan
langsung dengan permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap
Pelaku Jarimah Liwath dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan
berkoordinasi dengan penyidik Polri berupa: menerima laporan, melakukan
penggeledahan, melakukan penangkapan, melakukan penahanan, Alat Bukti,
Keterangan Saksi dan Keterangan Tersangka. Hambatannya adalah Rendahnya
Pemahaman dan Pendidikan Penyidik, Minimnya Dana Operasional Penyidikan
dan Kurangnya Partisipasi Masyarakat. Sedangkan Upayanya adalah
Memaksimalkan SDM Penyidik WH, Mengajukan Rencana Penambahan Biaya
Oprasional, dan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran serta
masyarakat dalam penegakan hukum jinayat di Aceh.
Disarankan kepada pemerintah Kota Banda Aceh agar melalui instansi
terkait terus memberikan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran
serta masyarakat dalam penegakan hukum jinayat di Aceh. Selanjutnya juga
disarankan kepada pemerintah Kota Banda Aceh agar agar menyediakan
dana/anggaran dalam dalam rangka penegakan hukum jinayat di Aceh dan
disamping itu juga mempersiakan SDM yang professional