Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan
“praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan
memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, salah satunya tentang
sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Akan tetapi pada
kenyataannya, di Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai data dari tahun 2017-
2019 setiap pengajuan praperadilan selalu ditolak atau belum pernah diterima.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan praperadilan
tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan tindak pidana penipuan,
menjelaskan alasan hakim tidak memenuhi permohonan praperadilan yang
diajukan oleh tersangka dan untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan
praperadilan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menelaah bahan-bahan
pustaka yang relevan dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai
responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai pelaksanaan
praperadilan telah sesuai dengan KUHAP. Adapun tatacara pelaksanaan
praperadilan yaitu mengajukan permohonan praperadilan kepada Pengadilan
Negeri, Panitera menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar menunjuk
Hakim tunggal untuk memeriksa perkara dan hakim memutuskan perkara. Alasan
hakim tidak memenuhi permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka
yaitu penangkapan dan penahanan telah sesuai dengan aturan perundang�undangan dan gugurnya permohonan praperadilan dan mengenai hambatan bagi
tersangka dalam mengajukan praperadilan antara lain Jangka Waktu Pengajuan
dan Pemeriksaan sangat singkat dan adanya putusan gugur yang dijatuhkan
Disarankan kepada Kepolisian dalam melaksanakan tanggungjawabnya
dalam penegakan hukum, wajib memperhatikan dan mematuhi segala ketentuan
hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan yang dapat
melanggar hak asasi manusia. Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman
tertinggi tetap menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan setiap
hakim mematuhi hukum acara pidana dan tidak melakukan penemuan hukum
secara sewenang-wenang.