Pasal 9 huruf j Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan berbunyi “Setiap Narapidana berhak mendapatkan jaminan
keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja”. Namun pada kenyataannya
pemenuhan hak Narapidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III
Lhoknga masih belum terlaksana dengan baik hal ini disebabkan karena tidak
adanya peraturan yang mengatur besaran nominal maupun persentase dari upah
atau premi yang didapat oleh Narapidana atas pekerjaan yang dilakukan.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pemenuhan hak atas
upah atau premi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga,
untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan nya dan upaya yang
dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak Narapidana.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang
dilakukan dengan meneliti secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui
penerapan undang-undang yang berkaitan dengan penegakan hukum melalui
wawancara dengan responden yang dianggap dapat memberi informasi mengenai
permasalahan penelitian serta dengan melakukan pengamatan langsung
(observasi).
Dari hasil penelitian bahwa dalam pemenuhan hak atas upah atau premi,
belum berjalan secara optimal hal ini dibuktikan masih didapati beberapa kegiatan
kerja Narapidana belum mendapatkan premi yang layak sedangkan di beberapa
kegiatan kerja lain setiap Narapidana memperoleh upah sebesar 33% dari
penjualan barang atau produk. Persentase tersebut diperoleh dari keputusan
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Selain itu terdapat beberapa
cara dalam pemberian upah atau premi yaitu dengan memberikan kepada
Narapidana dengan berbentuk uang, menyerahkan dalam bentuk barang, dan yang
terakhir dengan menitipkan atau ditabung kepada pihak Lembaga
Pemasyarakatan.
Disarankan kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan atau undang�undang yang mengatur secara terperinci tentang besarnya persentase upah dan
bentuk premi yang berhak diterima para Narapidana yang melakukan pekerjaan.
Disarankan kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga untuk
meningkatkan pemasaran barang-barang hasil produksi pada Narapidana,
meningkatkan minat para Narapidana untuk mengikuti kegiatan kerja, menjalin
kerjasama dengan pihak ketiga guna meningkatkan proses produksi dan memulai
membuka suatu kegiatan kerja yang hasil produksinya lebih diminati oleh
masyarakat sekitar.