Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
menjelaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindaka penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Namun, dalam pelaksanaan
penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang hasil investasi illegal yang
belum optimal dan belum sesuai dengan Perkap Penyidikan Tindak Pidana.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan tindak
pidana penipuan melalui sarana elektronik, hambatan dalam proses penyidikan
tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik, dan upaya yang dilakukan
dalam menanggulangi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang
hasil investasi ilegal.
Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode yuridis
empiris, data pada penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (field
research) dengan cara mewawancarai responden dan informan, serta penelitian
kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal dan
peraturan Perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui pelaksanaan penyidikan pada tindak
pidana penipuan melalui sarana elektronik yaitu menerima laporan dari
masyarakat, melakukan penangkapan, melakukan penggeledahan. Dalam
pelaksanaanya terdapat beberahap hal yang belum sesuai yaitu dihambat untuk
mendapatkan penangguhan penahanan, awal pemeriksaan tidak didampingi
penasehat hukum, sulitnya mendapatkan barang bukti. Hambatan yang dihadapi
yaitu pendidikan penyidik masih rendah, kurangnya fasilitas teknologi, jumlah
polisi wanita untuk pemeriksaan pelaku wanita, kurangnya anggaran dalam
pelaksanaan penyidikan. Upaya penanggulangan yaitu mengajukan penambahan
perangkat teknologi, berupaya meningkatkan anggaran penyidikan, serta
meningkatkan SDM penyidik.
Disarankan kepada Pihak Kepolisian dan khususnya Kapolri untuk dapat
meningkatkan perangkat teknologi dalam rangka menungkap banyaknya tindak
pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk menanggulangi hambatan
agar menambah anggaran atau mencari jalan keluar lain jika terbatasnya anggaran
pada proses penyidikan