Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 1 butir 16 tentang Peradilan
Militer penyidikan adalah Serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang
ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
Anggota TNI adalah orang-orang yang terpilih dari suatu masyarakat biasa yang
memiliki peran sebagai pelindung barisan depan keamanan dari suatu negara. Namun
kenyataanya, tindak pidana penggelapan dilakukan oleh angggota TNI, yang dan
seharusnya diharapkan untuk melindungi dan senantiasa mentaati segala peraturan.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan
tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI, hambatan penyidikan
dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI, serta upaya
penyidikan dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh anggota TNI.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis
empiris yaitu studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh data skunder
yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang�undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan
(field research) untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan
informan, untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan
langsung dengan penelitian sehingga dapat dituangkan dalam hasil wawancara.
Hasil penelitian menjelaskan penyidikan terhadap tersangka yang seorang
anggota militer tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) tidak
disebutkan dikarenakan di dalam HAPMIL tidak membedakan, hambatan dalam
penyidikan tindak pidana penggelapan yang dilakukan anggota TNI adalah
kurangnya kemampuan dari penyidik yang menghambat proses penyidikan
berlangung, terbatasnya jumlah anggota penyidik, dan sulitnya menelusuri barang
bukti, dan upaya dalam penyidikan tindak pidana penggelapan yang dilakukan
anggota TNI adalah upaya preventif dn upaya reprensif.
Diharapkan untuk menambah kemampuan dan pengetahuan anggota penyidik
sehingga dapat membantu proses penyidikan berjalan dengan lebih cepat dan efektif,
untuk menambah jumlah anggota penyidik dalam menangani tingkat kejahatan yang
tinggi dan perlu melakukan kerjasama atau koordinasi yang baik agar membatu
proses penyidikan dengan cepat.