Sanksi pidana untuk tindak pidana kekerasan fisik dan psikis diatur
dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga. Sanksi kekerasan fisik yang membuat sakit adalah maksimal 10
tahun penjara dan psikis adalah 3 tahun penjara. Namun yang tejadi pada kasus
ini perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)
Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hanya dikenakan pidana penjara
selama 9 bulan. Padahal korban mengalami kekerasan fisik yang membuat sakit
dan mengalami trauma dan kekerasan tesebut terjadi dalam rumah tangga
sehingga seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang sanksinya lebih berat.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan hakim tidak menggunakan
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perkara
pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna dan untuk menjelaskan
pertimbangan hakim dalam perkara pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna.
Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian yuridis normatif
dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk
memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, putusan pengadilan,
buku-buku dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alasan hakim tidak menggunakan
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perkara
pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna adalah karena pernikahan antara
korban dan terdakwa dilakukan secara siri. Pernikahan siri tidak diakui dihadapan
hukum negara Indonesia, sehingga status isteri tersebut dikembalikan pada status
manusia pada umumnya bukan sebagai istri sehingga pasal yang dikenakan adalah
pasal penganiyaan yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
bukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Penerapan sanksi dalam perkara pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna
belum sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
karena majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh dengan pidana
penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
Disarankan kepada perempuan agar mencatatkan perkawinannya di catatan
sipil agar perempuan yang mendapat perlakuan buruk dari suami dapat dilindungi
hak-haknya dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga. Disarankan kepada majelis hakim agar dapat mempertimbangkan sanksi
berdasarkan kerugian yang diterima oleh korban agar putusan pengadilan
mengandung nilai keadilan