Pasal 310 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentang kecelakaan lalu lintas ringan dan
sedang, Pasal 360 KUHP ayat (2) tentang kecelakaan lalu lintas ringan. Namun
dengan adanya Surat Edaran Kapolri Nomor : 8 / VII / 2018 tentang Penerapan
Keadilan Restorative (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penyelesaian tindak pidana
kecelakaan lalu lintas secara restorative justice, pertimbangan dan hambatan
penyidik menerapkan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana
kecelakaan lalulintas serta upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk penerapan
restorative justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas.
Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan
dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder
dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para
ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian
lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai
responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui dalam penerapan restorative justice
pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas yaitu korban dan pelaku telah berdamai
dengan dilampirkan surat perdamaian, pelaku telah mengganti kerugian yang
dialami oleh korban, korban tidak keberatan lagi terhadap perbuatan pelaku,
perkara tersebut dapatdihentikan. Pertimbangan penyidik menerapkan restorative
justice dalam tindak pidana kecelakaan lalulintas adalah agar tidak menimbulkan
konflik sosial maupun penolakan dari masyarakat,kedua belah pihak telah
memperoleh keadilan serta memberikan kepastian hukum terhadap suatu perkara, hambatan dan upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam penerapan restorative
justice adalah adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak
pelaku, adanya pandangan negative dari masyarakat terhadap penyelesaian
perkara diluar Pengadilan dan upaya yang dilakukan oleh penyidik adalah
melakukan pendekatan terhadap para pihak dan melakukan sosialisasi hukum.
Disarankan kepada aparat penegak hokum khususnya pihak Kepolisian
SatuanLalu Lintas Polresta Banda Aceh lebih meningkatkan tindakan
pemahaman-pemahaman hokum terhadap masyarakat atau pengemudi di Kota
Banda Aceh agar lebih memahami tahapan-tahapan dalam penyelesaian Perkara.