Penerapan sanksi pidana pada putusan Nomor: 108/Pid.B/2019/PN Bna sudah sesuai
dengan unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP. Namun hukuman yang
diberikan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh relatif ringan yakni pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan hukuman maksimal yang diatur dalam
Pasal 365 yakni pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim pada putusan perkara
Nomor : 108/Pid.B/2019/PN Bna serta untuk menjelaskan adanya putusan hakim belum
mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai keadilan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat
normatif atau penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data
skunder melalui membaca, menelaah dan mengutip putusan pengadilan dan perundang- undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan perkara
Nomor: 108/Pid.B/2019/PN Bna, yaitu berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan
terdakwa dan keadaan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa
yakni perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan para terdakwa sangat berani
meminjam sepeda motor yang masih dan belum keluar plat nomornya dan digunakan untuk
melakukan kejahatan. Keadaan yang meringankan terdakwa yakni para terdakwa bersikap
sopan dipersidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni 1 (satu) orang isteri dan
2 (dua) orang anak yang masih kecil dan Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
Putusan hakim yang belum mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai keadilan
yaitu karena sanksi pidana yang titerapkan tergolong ringan dalam kasus tindak pidana
pencurian dengan kekerasan. Sanksi pidana selama 1 (satu) tahun penjara terhadap terdakwa. Kepada majelis hakim disarankan agar lebih memperhatikan duduk perkara yang
berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. sebab unsur-unsur dalam setiap
tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam kuhp seharusnya menjadi dasar penjatuhan
hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kepada
aparat penegak hukum disarankan agar memandang bahwa suatu sanksi pidana yang dijatuhkan
oleh hakim bukan saja ditujukan bagi diri si pelaku tindak pidana, tetapi juga ditujukan dan
diharapakan berdampak pada masyarakat pada umumnya