Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa: (1) Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan
tambahan sesuai dengan petunujuk dokter. (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada
narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu. (3) Anak dari narapidana wanita
yang dibawa ke dalam lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling
lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus di serahkan kepada bapaknya
atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam suatu berita
acara, Namun dalam pelaksanaanya, belum berjalan sebagaimana mestinya.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pemenuhan hak memperoleh pelayanan
kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan
Wanita Kelas IIB dan untuk menjelaskan hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak
memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga
Pemasyarakatan Wanita Kelas IIB Sigli.
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitan Yuridis Empiris,
penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang
menganalisis dan mengkaji berfungsinya hukum dalam masyarakat, berfungsinya hukum
dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan
lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan
hukum,pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.
Bedasarkan hasil penelitian yang telah hasil penelitian, diketahui bahwa belum
adanya udang-undang yang komprehensif mengenai pemenuhan hak bagi wanita hamil di
lembaga pemasyarakatan, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, karena tidak
tersedianya dokter yang berjaga,dokter kandungan, fasilitas USG, dan ambulance, tidak
adanya tenaga kesehatan ahli gizi, lingkungan yang tidak baik serta hak memperoleh
sarana dan prasarana yang memadai. Hambatan yang dialami penegakan hukum, mulai
dari kurangnya sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana pendukung.
Diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat memenuhi hak narapidana hamil
di lembaga pemasyarakatan, Seperti makanan tambahan sesuai dengan arahan dokter
dan keperluan sewaktu hamil seperti susu, pengecekan USG agar anak di dala kandungan
tetap sehat dan terjaga. .Diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat mencari solusi untuk
meminimalisir hambatan dalam pemenuhan hak narapidana hamil, dengan cara
melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat memenuhi semua
keperluan narapidana hamil