Pasal 1243 KUHPerdata mengenai kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan
bunga akibat tidak terpenuhinya suatu perjanjian menjadi landasan hukum dalam mengatur wanprestasi pada perjanjian layanan internet dan TV kabel. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan perjanjian berlangganan MyRepublik di Kota Banda Aceh masih ditemukan permasalahan seperti gangguan jaringan internet, penurunan kualitas layanan yang tidak sesuai dengan paket, keterlambatan penanganan gangguan, serta keterlambatan pembayaran tagihan pelanggan, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam
perjanjian langganan jaringan TV kabel MyRepublik, menjelaskan faktor-faktor
penyebab terjadinya wanprestasi, serta menjelaskan upaya hukum yang dapat
ditempuh pelanggan terhadap wanprestasi dalam perjanjian layanan MyRepublik di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak MyRepublik, serta penelitian kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan hukum perjanjian, wanprestasi, dan perlindungan konsumen.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi dalam
perjanjian langganan MyRepublik di Kota Banda Aceh berupa pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian dan keterlambatan dalam memenuhi prestasi.
Bentuk tersebut terlihat dari gangguan jaringan, penurunan kecepatan internet,
gangguan layanan TV, serta keterlambatan pemulihan layanan. Faktor penyebab
wanprestasi meliputi gangguan jaringan, kualitas layanan yang belum sesuai
perjanjian, keterlambatan penanganan gangguan, kurangnya laporan pelanggan,
dan keterlambatan pembayaran tagihan. Penyelesaian wanprestasi lebih banyak
dilakukan melalui jalur nonlitigasi berupa pengaduan kepada perusahaan,
troubleshooting, dan pemberian kompensasi, sedangkan penyelesaian melalui
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun Pengadilan Negeri
menjadi upaya terakhir apabila penyelesaian internal tidak mencapai kesepakatan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan kepada pihak MyRepublik untuk meningkatkan kualitas jaringan, mempercepat penanganan gangguan, dan memberikan informasi, serta kompensasi yang sesuai kepada pelanggan. Kepada pelanggan disarankan untuk memahami isi perjanjian, memenuhi kewajiban pembayaran, dan segera melaporkan gangguan layanan agar pelaksanaan perjanjian berjalan sesuai dengan asas itikad baik dan memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak.