Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pidana menentukan
bahwa ”Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa
orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh
tahun”. Namun, dalam kenyataanya, telah terjadi tindak pidana pembunuhan
yang dilakukan dalam lingkungan keluarga yang dilakukan terhadap bayi yang
terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Calang.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya
tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap bayi, upaya
penanggulangan serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana
pembunuhan berencana yang dilakukan pada bayi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis empiris, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan.
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari kajian kepustakaan
melalui buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan serta dengan
melakukan observasi dan wawancara tehadap responden dan informan yang
berkaitan dengan objek penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya tindak pidana
pembunuhan berencana terhadap bayi disebabkan karena faktor malu karena aib
keluarga, pendidikan, ekonomi dan rendahnya penghayatan agama. Adapun
hambatan yang terjadi adalah jaringan informasi yang terputus, kurangnya
keterbukaan masyarakat kepada pihak kepolisian dan enggan menjadi saksi,
kekurangan alat bukti yang dikarenakan lambatnya laporan masyarakat sehingga
Tempat Kejadian Perkara (TKP) rusak dan membuat pihak kepolisian sulit untuk
mengidentifikasi kejadian, jumlah personil Kepolisian Resor Aceh Jaya yang
terbatas dan sarana pendukung yang kurang memadai. Adapun upaya
penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat
dengan dilakukan sosialisasi (preventif) dan penegakan hukum tegas (represif).
Disarankan kepada pemerintah dalam mengembangkan lapangan
pekerjaan khususnya kepada mereka yang dianggap memiliki keterbatasan secara
ekonomi dan juga Pendidikan, dan disarankan untuk pihak kepolisian agar
meningkatkan kinerja dalam mengungkapkan dan menyelesaikan kasus tindak
pidana yang terjadi sesuai dengan tugas dan kewenangan kepolisian agar
terciptanya ketertiban dan kesejahteraan di dalam masyarakat.