Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
berbunyi “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal
112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119,
Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal
129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”. Namun dalam kenyataannya
masih saja terjadi tindak pidana permufakatan jahat dalam rencana tindakan pidana
narkotika di wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.
Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor yang meyebabkan
terjadinya permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika, untuk menjelaskan
hambatan penyidik dalam penyidikan terhadap permufakatan jahat melakukan tindak
pidana narkotika serta untuk menjelaskan upaya penyidik dalam pencegahan terhadap
permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika.
Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan
dengan cara mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan serta pendapat
para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Data penelitian lapangan
dengan cara mewawancarai informan dan responden guna untuk memaparkan data�data yang berkenaan dengan tindak pidana permufakatan jahat melakukan tindak
pidana narkotika.
Hasil penelitian faktor yang meyebabkan terjadinya permufakatan jahat
melakukan tindak pidana narkotika yaitu adanya para penampung, kurangnya
kesadaran akan hukuman yang berlaku, tidak memiliki pekerjaan, adanya niat dan
kesempatan, faktor lingkungan, faktor kepribadian pelaku dan faktor ekonomi.
Hambatan penyidik dalam penyidikan terhadap permufakatan jahat melakukan tindak
pidana narkotika yakni kesulitan dalam menemukan tersangka lainnya yang
ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), ketidaktersediaan laboratorium
forensik untuk melakukan pengecekan narkotika. Upaya penyidik dalam pencegahan
terhadap permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika adalah menjalin
kerjasama dengan berbagai pihak melakukan razia, mempublikasikan tersangka DPO
ke Polda Aceh dan BNN Provinsi Aceh.
Disarankan agar penyidik harus menjalan tugas dan amanah dengan
sebenar-benarnya diharapkan agar pelaku tindak pidana bisa berfikir lebih positif
dalam melakukan segala sesuatunya agar tidak berdampak negatif serta diharapkan
agar masyarakat turut berperan aktif dan memiliki rasa tanggung jawab satu sama
lain dalam hal meminimalisir kejahatan narkotika.