Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat
fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan,
pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
Namun, dalam prakteknya, pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum belum bisa
di berikan secara maksimal oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam
pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum, pemenuhan hak anak yang berkonflik
dengan hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta hambatan dan
upaya dalam pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian dalam penulisan ini diggunakan metode yuridis emperis, data
penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan mewawancarai
langsung responden dan informan dan penelitian kepustakaan (library research) mengkaji
buku-buku, jurnal dan peraturan Perundang-Undangan.
Bedasarkan hasil penelitian, peran Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Menemui
peyidik untuk membahas kasus ABH, Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang
dibutuhkan ABH, Mengupayakan diversi bagi Anak, dan Berperan sebagai mediator dalam
proses diversi. Pemenuhan hak ABH belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yaitu Hak Mendapatkan Pendampingan, Belum terpenuhinya hak anak sesuai dengan
undang-undang, Pelibatan keluarga ABH dalam proses pemeriksaan, Hambatan dalam
pemenuhan hak ABH adalah Terbatasnya Waktu Pendampingan, Kurangnya Sumber Daya
Manusia, Keterbatasan Dana Bapas, sedangkan upaya yang dilakukan yaitu Penambahan
Sumber Daya Manusia, Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga, Meminta Penambahan
Anggaran. Disarankan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk berkerja leboh maksimal
dalam pemenuhan hak ABH, disarankan kepada aparat penegak hukum yang menangani
kasus anak agar menjunjung tinggi hak-hak ABH dalam proses peradilan pidana, serta
disarankan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM agar menambah
jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dan dana bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk
menjalankan tugasnya mendampingi dan melakukan Litmas terhadap ABH.