Pasal 1365 kitab undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Namun dalam kenyataannya dalam praktik jual beli tanah di Gampong ikulhung kabupaten aceh barat daya terjadi perbuatan melawan hukum dimana tidak disetujui oleh pihak ketiga dalam transaksi tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam jual beli tanah yang tidak disetujui oleh pihak ketiga di Gampong Ikulhung, Kabupaten Aceh Barat Daya, menjelaskan faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum oleh pihak ketiga, serta menjelaskan akibat hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli sebagai pihak yang dirugikan.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara terhadap Geuchik Gampong Ikulhung, pembeli, penjual, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta di dukung dengan penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang- undangan, dan bahan hukum lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perbuatan melawan hukum dalam perkara ini bukan berasal dari proses jual beli tanah, karena transaksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, melainkan berasal dari tindakan pihak ketiga yang mengganggu pembeli dalam menikmati hak atas tanahnya melalui perbuatan seperti membuang sampah ke objek tanah, melakukan perusakan, serta melempar batu ke kendaraan pembeli sehingga menimbulkan kerugian. Faktor penyebab terjadinya perbuatan tersebut antara lain adanya dendam pribadi, faktor usia lanjut yang mempengaruhi pemahaman pihak ketiga terhadap status hukum tanah, serta kesalahpahaman mengenai kedudukan hukum pihak ketiga terhadap objek tanah.
Disarankan agar penjual, pembeli, dan PPAT melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap status kepemilikan tanah dan memberikan informasi yang lengkap sebelum transaksi dilaksanakan guna memberikan perlindungan hukum bagi pembeli serta meminimalkan terjadinya perbuatan melawan hukum oleh pihak ketiga.