Dalam Pasal 76B ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan, atau melakukan penelantaran terhadap anak, sedangkan Pasal 77B mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan orang tua atau pihak yang bertanggung jawab melakukan penelantaran terhadap anak sehingga kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi serta berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penelantaran terhadap anak, hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penelantaran terhadap anak, serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana tersebut di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Banda Aceh, Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia Terlantar Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dan Kepala Seksi Tindak Lanjut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh.
Berdasarkan Hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran terhadap anak meliputi faktor ekonomi, perceraian, pernikahan kembali, rendahnya kesadaran hukum orang tua, kondisi keluarga yang tidak harmonis, serta kondisi khusus yang dialami orang tua. Hambatan dalam penegakan hukum antara lain sulitnya pelaksanaan putusan mengenai nafkah anak, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus penelantaran anak. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif, yang didukung oleh koordinasi antarinstansi dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban.
Berdasarkan Hasil penelitian tersebut, disarankan kepada pemerintah daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta aparat penegak hukum untuk meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta mengoptimalkan penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana penelantaran.