Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang merupakan kebijakan strategis berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, kesempatan kerja, dan pembangunan daerah. Dalam konteks kekhususan Aceh, pengembangan Sabang juga berkaitan dengan Pasal 167 dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pemerintah Kota Sabang berperan sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam mendukung pengembangan kawasan. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antarlembaga.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Sabang dalam pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran, serta menganalisis upaya optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan kawasan. Penelitian ini juga bertujuan melihat hubungan antara pelaksanaan peran Pemerintah Kota Sabang dengan keberadaan BPKS dalam pengelolaan kawasan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Pemerintah Kota Sabang dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), serta penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi pelaksanaan peran Pemerintah Kota Sabang dalam pengembangan kawasan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sabang telah menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator, tetapi belum
optimal secara substantif. Kendala yang dihadapi bukan karena ketiadaan dasar hukum, melainkan belum optimalnya implementasi, sinkronisasi, dan koordinasi antara Pemerintah Kota Sabang, BPKS, Pemerintah Aceh, dan pemerintah pusat.
Kendala administratif meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi, rendahnya daya tarik investasi, keterbatasan sarana pendukung, serta prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efektif dan terintegrasi.
Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran Pemerintah Kota Sabang perlu dilakukan melalui harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan regulasi, penguatan sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, reformasi birokrasi, serta dukungan pemerintah pusat. Upaya tersebut perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 dan UUPA. Dengan optimalisasi tersebut, pengembangan kawasan diharapkan mampu meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi Kesejahteraan masyarakat Kota Sabang.