Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap tambak merupakan salah
satu bentuk hubungan hukum dalam bidang perikanan yang bertujuan untuk
mengatur kerja sama pengelolaan tambak serta pembagian hasil usaha secara adil
antara para pihak. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada kesepakatan yang
mengikat para pihak sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata). Serta Pasal 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964
tentang Bagi Hasil Perikanan. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian bagi
hasil menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pembagian hasil,
pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, serta penyelesaian kerugian akibat
keadaan kahar (force majeure), yang telah sesuai dengan perjanjian.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan: (1) kesesuaian pembagian hasil antara
pemilik dan penggarap tambak dengan perjanjian yang telah disepakati; (2) hak dan
kewajiban yang timbul selama pelaksanaan perjanjian bagi hasil; dan (3)
mekanisme pembagian hasil apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang
menyebabkan kerugian atau gagal panen.
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum
yang tidak hanya mengkaji norma-norma hukum yang tertulis (law in books), tetapi
juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik dikehidupan
bermasyarakat (law in action). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan dalam
pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik tambak
yang tidak hanya terkait aturan hukum, tetapi juga pelaksanaannya dilapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara
pemilik dan penggarap tambak di Gampong Lambaro Skep Kecamatan Kuta Alam
Kota Banda Aceh pada umumnya telah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat para
pihak. Perjanjian dilaksanakan secara tertulis, bermeterai, dan disaksikan oleh saksi
sehingga memberikan kepastian hukum. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
telah dijalankan sesuai perannya. Dalam hal terjadi keadaan kahar yang
mengakibatkan kerugian. Maka mekanisme pembagian hasil panen telah diperjelas
di perjanjian untuk menjadi acuan apabila terjadi keadaan kahar tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian
bagi hasil antara pemilik dan penggarap tambak di Gampong Lambaro telah
berjalan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, ketentuan hukum perjanjian
dalam KUHPerdata, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi
Hasil Perikanan. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang, adanya perjanjian
tertulis, serta mekanisme pembagian hasil apabila terjadi keadaan kahar (force
maujere).