Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tentang pengelolaan keuangan desa (studi pada gampong pasie kuala bau kecamatan kluet utara). Teknik pengumpulan data yaitu Dokumentasi, wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keuangan desa memang harus dilakukan sebaik mungkin agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik, apapun yang ingin dilakukan tentunya harus memiliki perencanaan yang baik. Pelaksanaan keuangan desa belum dikelola dengan baik, hal ini kemungkinan tidak berjalannya pembangunan desa dengan baik, baik itu disebabkan oleh faktor mansuia sebagai pekerja atau aparatur desa yang tidak dapat melaksnaakan pekerjaan dengan baik sehingga semua pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Penatalaksanaan keuangan desa yaitu dimana dilakukan dengan baik, walaupun belum sempurna, tetapi setidaknya adanya buku kas, bukti tertulis dalam pengelolaan keuangan desa walaupun sifatnya rahasia dan tidak boleh dipublikasikan, tetapi ada tersedia dan dibuat oleh bendahara dan sekretaris desa. Pelaporan keuangan desa belum dilakukan dengan baik dalam artian apartur desa belum memenuhi keuangan desa secara teknis diatur dalam Pasal 37 Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa. Dimana dalam pelaporan desa mengelami keterlambatan. Pertanggung jawaban dana desa belum adanya pertanggungjawaban yang jelas dari aparatur desa yang membuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, padahal Permendagri No.113 Tahun 2014 aparatur desa wajib memberikan informasi secara tertulis kepada masyarakat yang dapat diakases oleh masyarakat dengan media informasi.