Menurut Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda akibat cerai
hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak
ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan. Namun pada kenyataannya pihak
tergugat sering kali tidak melakukan perintah pengadilan agama atas putusan secara
sukarela sehingga putusan berubah menjadi eksekusi harta bersama karena pihak
tergugat menguasai objek harta bersama secara sepihak.
Tujuan penelitian ini untuk untuk menjelaskan apa Dasar Hukum Eksekusi
Harta Bersama yang dilakukan di Desa. Gelumpang Weh Tenang Uken, Kec.
Permata, Kab. Bener Meriah, untuk mengetahui apa faktor penyebab Eksekusi
Harta Bersama yang dilakukan di Desa. Gelumpang Weh Tenang Uken, Kec.
Permata, Kab. Bener Meriah dan untuk mengetahui apa Upaya yang dapat
dilakukan agar tidak terjadi eksekusi harta bersama.
penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan
kualitatitf. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Melalui dokumen atau literature (library research) dan penelitian lapangan (field
research).
Hasil penelitian menunjukan bahwa Faktor yang mendasari eksekusi harta
Bersama diantara nya Perceraian, Tindakan Sepihak Dari Pihak Tergugat,
Ketidakpatuhan Putusan (Wanprestasi), Pada Proses Sengketa Harta Bersama
sebelum terjadinya eksekusi Harta Bersama ada beberapa upaya yang dapat
dilakukan agar eksekusi terhadap Harta Bersama tidak terjadi diantara nya
Pembuatan Perjanjian Perkawinan (Pisah Harta), Musyawarah Kekeluargaan
(Shulhu), Mediasi di Mahkamah Syariah, Sita Marital (Sita Jaminan), Pembedaan
Harta Bawaan/Warisan.
Saran untuk penelitian ini 1)Kepada Pengadilan Agama dalam penyelesaian
perkara harta Bersama pasca perceraian agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam
perkara perceraian, dengan lebih cepat mengamankan objek sengketa harta
Bersama sehingga tidak dikuasai sepihak oleh salah satu pihak. 2)Kepada
masyarakat untuk lebih memperjelas segala harta Bersama yang ada serta diketahui
oleh kedua belah pihak suami dan istri, dalam proses perceraian pihak suami
maupun istri agar lebih mengikuti hukum yang ada mengenai pembagian harta
Bersama dan tidak mengambil Tindakan yang merugikan satu pihak lain. 3)Kepada
Masyarakat untuk lebih mengetahui hukum waris dan harta Bersama dalam
perkawinan, agar saat terjadi sengketa tidak harus diperkarakan di tingkat
pengadilan agama