Pengaturan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9 ayat (1) yang mengatur hak ekonomi pencipta serta larangan penggunaan ciptaan tanpa izin untuk tujuan komersial. Secara normatif (das sollen), hukum menghendaki adanya perlindungan terhadap karya cipta serta kewajiban setiap pengguna untuk menghormati hak eksklusif pencipta. Namun dalam praktiknya (das sein), masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan realitas di lapangan, di mana pelanggaran seperti pengunggahan ulang (re-upload), penggunaan musik tanpa lisensi, dan pembajakan konten masih sering terjadi melalui platform YouTube.
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pelanggaran hak cipta di platform digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum platform Youtube terhadap pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh penggunanya dan untuk mengkaji upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam menghadapi pelanggaran melalui platform Youtube.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Hak Cipta, terutama terkait hak ekonomi pencipta dan larangan penggunaan ciptaan tanpa izin untuk tujuan komersial. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dengan realitas di lapangan, dimana pelanggaran seperti pengunggahan ulang dan penggunaan karya tanpa izin masih sering terjadi. Dalam aspek tanggung jawab, platform YouTube sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab terbatas, namun tetap berkewajiban menyediakan mekanisme pengawasan dan penanganan pelanggaran, seperti sistem pelaporan dan penghapusan konten (notice and takedown). Selanjutnya, perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dapat ditempuh melalui upaya perdata berupa gugatan ganti rugi, permohonan penghentian pelanggaran, serta mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
Saran kepada pemerintah, perlu dilakukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap patform digital, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap perlindugan hak cipta di ruang siber, serta peningkatan singkronisasi antara Undang-Undang hak cipta dengan regulasi sistem elektronik, kepada platfrom Youtube (PSE), diharapkan dapat meningkatkan sistem deteksi otomatis dan respon terhadap pelanggaran hak cipta, serta memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada pemegang hak cipta melalui mekanisme yang cepat, trasparan, dan akuntabel dan kepada masyarakat atau pengguna, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum mengenai pentingnya menghormati hak cipta, khsusnya dalam penggunaan konten digital agar tidak melakukan pelanggaran seperti re-upload atau penggunaan tanpa izin.