Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan fondasi utama untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam hubungan keperdataan antara pelaku usaha dan masyarakat. Di Indonesia, jaminan tersebut secara formal diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mengatur hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, hingga mekanisme ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap pelanggan pada jasa usaha doorsmeer (pencucian kendaraan) di Kota Banda Aceh. Fokus kajian mencakup bentuk kerugian yang dialami pelanggan, faktor-faktor yang menyebabkan belum terpenuhinya hak-hak konsumen, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang dapat ditempuh oleh para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji kenyataan hukum di lapangan yang dikaitkan dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Lokasi penelitian berpusat di Kota Banda Aceh dengan teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola usaha doorsmeer, pelanggan, serta informan ahli di bidang perlindungan konsumen, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jasa doorsmeer pada umumnya didasarkan pada perjanjian lisan tanpa dokumen tertulis. Ketika terjadi kerugian seperti hasil cucian kurang bersih, keterlambatan penyelesaian, kerusakan bodi akibat kesalahan teknis/hidrolik, maupun kehilangan barang di interior kendaraan, posisi pelanggan menjadi lemah dalam menuntut ganti rugi. Walaupun Pasal 19 UUPK mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi, mekanisme penyerahan ganti rugi sering dibatasi secara sepihak, terutama ketika kerusakan/kehilangan tidak ditemukan saat kendaraan masih di lokasi usaha. Faktor penyebab antara lain kelalaian dan rendahnya kompetensi pekerja, penggunaan peralatan/bahan yang tidak sesuai standar, lemahnya SOP dan transparansi informasi, beban kerja berlebih, serta minimnya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah serta rendahnya kesadaran hukum konsumen. Penyelesaian sengketa lebih dominan melalui musyawarah non-litigasi, sedangkan jika gagal dapat ditempuh melalui litigasi dan BPSK.